BERBAGI

Purwakarta,SinarJabar – Jalan militer yang yang melintasi Desa Darangdan, Depok dan Sirnamanah Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, rusak parah dan dipenuhi lumpur tanah merah.

Kondisi tersebut diduga disebabkan oleh adanya aktivitas proyek kereta cepat itu dikeluhkan warga dan sejumlah pengguna jalan. Jalan aspal tersebut menjadi bergelombang dipenuhi tanah merah. Bahkan, di beberapa titik terdapat lubang di tengah jalan yang bisa mengakibatkan pengendara yang melintas terjatuh.

Seperti yang dialami Riadi (31). Pengguna jalan warga Desa Mekarsari Kecamatan Darangdan itu mengaku khawatir celaka saat melintasi jalan yang setiap hari dilaluinya jika hendak beraktifitas.

“Apalagi jika sehabis hujan melewati jalan itu, saya dan pengendara lain seringkali nyaris terjatuh akibat jalan yang licin,” kata Riadi kepada awak media.

Ia berharap, ada perbaikan dari pihak terkait termasuk Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Apalagi, dari informasi yang dia terima aktifitas proyek tersebut dibekingi oleh salah satu Anggota DPRD Purwakarta dari dapil setempat. Riadi mengaku belum melihat adanya peran aktif dari pihak manapun terkait jalan yang rusak tersebut.

“Masih diam, tidak ada respon. Padahal kondisi seperti ini sudah berlangsung lama. Hendaknya, jangan pada tutup mata,” ujarnya, seraya mengatakan, jika dibiarkan saja, jalan yang berada di tiga desa di kecamatan tersebut bisa lebih buruk lagi.

Apalagi bagi masyarakat yang sehari-harinya melintas di jalur tersebut. Kecelakaan menghantuinya saat menuju atau sepulang beraktifitas. “Apakah bertindaknya harus menunggu sampai adanya korban jiwa,” ucapnya.

Sementara, Kepala Desa Darangdan, Robiyul Maulana mengatakan, jika wilayah tersebut bukan merupakan wilayah Desa Darangdan.

“Iya memang jalanya dipenuhi lumpur tanah merah, namun itu masuk wilayah Desa Sirnamanah dan Desa Depok,” kata Kades.

Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Purwakarta, Iyus Permana, mengakui adanya kerusakan infrastruktur akibat tingginya lalu lintas kendaraan berat. Bahkan, melalui Dinas Bina Marga dan Pengairan sudah mulai menginventarisasi kerusakan jalan yang ditimbulkan dari proyek itu.

“Langkah pemkab, ya ketika sarana jalan kabupaten ada yang rusak, kita minta pertanggung jawaban ke pihak ketiga. Dalam hal ini pemborong dari proyek kereta cepat. Mereka harus memperbaiki jalan seperti semula. Untuk teknisnya Dinas Bina Marga dan Pengairan yang menangani persoalan itu,” kata Iyus. (red)

LEAVE A REPLY