BERBAGI
Ilustrasi Santri yang sedang belajar di salah satu Pondok Pesantren (foto Net)

Purwakarta,SinarJabar – Para pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Purwakarta mendorong lahirnya peraturan daerah (Perda) turunan dari Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah tentang Pesantren di buat di daerah.

Pimpinan Pondok Pesantren Raudiatul Tarbiyah Liunggunung, Plered mengatakan sudah seharusnya ada aturan turunan dari UU Pesantren yang sudah disahkan pemerintah pusat.

“UU Pesantren ini harus direalisasikan di daerah, bukan hanya di pusat, termasuk di daerah diatur juga. DPRD dan Bupati mesti duduk bareng merumuskan bagaimana agar UU Pesantren ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata H. Ahmad Anwar Nasihin saat ditemui di kediamannya, (Kamis, 17/10/2019).

Legistalif sudah sewajarnya merespon aktif dan menyusun langkah-langkah yang menunjang terhadap kemajuan pondok pesantren. Jika hal ini tidak dilakukan oleh para anggota dewan yang belum lama ini dilantik, maka tetap saja pesantren akan termarginalkan.

“UU Pesantren harus ditunjang dengan perda sebagai turunannya, agar dalam realisasinya di Purwakarta berjalan maksimal dan tidak termarginalkan walaupun sudah mempunyai payung hukum atau UU tersendiri,” tandas Anwar yang juga menjabat sebagai ketua Rijalul Ansor Jawa Barat.

Hal senada juga diungkapkan pimpinan ponpes Hidayatul Muntadiin Bojong, Agus Aliyudin menuturkan sudah barang tentu perlu keterlibatan pemerintah daerah, lanjutnya, untuk berinisiatif dan membentuk Perda Pesantren sebagai tindak lanjut dari pengesahan UU Pesantren, agar jelas keberpihakan pemerintah terhadap pondok pesantren.

“Jangan sampai ada ketimpangan dalam pengembangan pesanten, adakalanya pemerintah pun belum bisa membagi dengan adil, faktanya sampai saat ini pemerintah masih memproritaskan pesantren pesantren yang besar, sehingga pesantren kecil yang ada di daerah masih tetap belum bisa diperhatikan secara serius,” ujarnya.

Selain itu, Pimpinan Ponpes Al-fiah Campaka, Aef Saepudin mengatakan pihaknya sudah barang tentu mendukung dan mendorong munculnya keberpihakan pemerintah di daerah atas lahirnya dan disahkannya UU tentang pesantren di pusat.

“Bisa ditindaklanjuti dengan aturan turunan di daerah dan menjadi perhatian lebih lembaga pesantren ini bagi pemerintah daerah, dengan adanya perda, bagi keberpihakan kepada pesantren,” ujarnya. (anz)

LEAVE A REPLY