BERBAGI
Ilustasi Dana Desa

Purwakarta,SinarJabar – Sejumlah desa di Kabupaten Purwakarta mengaku mendapat intruksi dari Bupati Purwakarta memasukan program pengadaan bak dan mesin pencacah sampah di setiap desa.

Desa dipaksa mengalokasikan anggaran Rp 200-300 juta pada APBDesa 2020 atau setara 25 persen dari jumlah alokasi dasar Dana Desa yang diterima tiap desa Rp 800 juta. Bak sampah disesuaikan dengan jumlah RW, sedangkan pencacah sampah 1 unit 1 desa.

Terkait hal tersebut,Ahmad Syarifudin, Koordinator Divisi Pembangunan Desa Pusat Solidaritas Sosial dan Kemasyarakatan Desa (PS2K) Kabupaten Purwakarta menilai langkah bupati sembrono. Pasalnya, kebijakan tersebut dianggap tak berdasar.

Lebih dari itu, bahkan melanggar amanat Permendagri 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Permendesa 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

“Penyusunan APBDesa desa harus mengacu pada RAPBDesa dan RPJMDesa. Dan pengadaan bak serta mesin pencacah sampah sebagaimana intruksi bupati sepengetahuan kami tidak ada di RPJMDesa,” kata Syarif, Kamis, 19 Maret 2020.

Belum lagi, lanjut Syarif, intruksi tersebut muncul di hampir pertengahan tahun. Jika dipaksa masuk pada APBDesa 2020, hal itu jelas merupakan pelanggaran. Sebab APBDesa sudah ditentukan sejak akhir 2019.

“Ngerinya lagi, intruksi ini tidak dibarengi surat resmi. Jika dipaksakan, jelas ini akan blunder bagi desa. Saran kami, biar aman desa tetap menggunakan APBDesa 2020 sebagaimana rancangan awal. Dan jelas jelas sudah sesuai RPJMDesa,” beber Syarif.

Diketahui, berbeda dengan tahun sebelumnya pencairan Dana Desa 2020 akan dilakukan dalam tiga tahap dengan skema 40 %, 40 % dan 20 %. Pencairan tahap pertama ditarget bulan April.

Dana Desa juga tidak lagi akan mampir ke kas daerah, tapi langsung ditransfer dari pusat ke kas desa. Dengan begitu tidak ada lagi istilah keterlambatan pencairan. Paling kecil setiap desa akan memperoleh minimal Rp 800 juta dan paling besar di atas Rp 1 miliar tergantung jumlah penduduk, luas wilayah dan status desa. (red)

LEAVE A REPLY