KPU Purwakarta Prihatin Bawaslu Terusir dan Dipaksa Nyari Kantor Sendiri

  • Bagikan
Ketua KPU Purwakarta Ahmad Ikhsan Faturahman saat rakor online KPU dan Bawaslu, Senin 2 Agustus 2021. (Foto: Istimewa)

SINARJABAR, PURWAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purwakarta prihatin terhadap apa yang dialami Bawaslu Purwakarta. Pasalnya, rekannya sesama penyelenggara pemilu ini terusir dari kantor yang selama ini ditempati.

“Kita ikut prihatin,” kata Ketua KPU Purwakarta, Ahmad Ikhsan Faturahman saat acara rakor KPU dengan Bawaslu, Senin 2 Agustus 2021.

Meski demikian, pihaknya berhusnudzhon tidak diberikannya izin penggunaan kantor tersebut oleh bupati lantaran secara mendesak, sudah harus diperbaiki. Dan dampaknya, Bawaslu yang selama ini menempati gedung eks Bappenda di Jalan RE Martadinata Purwakarta harus angkat kaki.

“Idealnya sih kalau pun tidak di sana, mbok ya difasilitasi oleh bupati menempati gedung atau aset lain,” kata Ikhsan.

Baca juga :  TPT Ambruk, Jalur Wanayasa Tertutup Material Batu dan Tanah

Namun hebatnya, Bawaslu nampaknya tak kesulitan mencari kantor sendiri. Baik dari sisi anggaran maupun lokasi. Terbukti, tak butuh waktu lama Bawaslu punya kantor lagi meski statusnya sewa atau kontrak.

“Yang penting substansinya, punya kantor dan bisa tetap bekerja,” ujar Ikhsan.

Di luar masalah ini, lanjut Ikhsan rapat koordinasi KPU dan Bawaslu dilaksanakan dalam rangka persiapan menjelang dimulainya tahapan Pemilu 2024 pada Maret 2022. Dimana, setiap daerah didorong untuk mulai menyiapkan dana cadangan pada APBD tahun depan.

Baca juga :  Salah Satu Langkah Pemkab Dukung Program Jokowi

“Hal ini mustahil terwujud jika komunikasi pemerintah daerah dengan penyelenggara pemilu kurang bagus,” tandas Ikhsan.

Berikut poin lengkap hasil Rakor KPU dan Bawaslu Purwakarta Senin 2 Agustus 2021:

1. KPU dan Bawaslu Sepakat untuk berkomunikasi dan kolaborasi lebih baik menuju tahapan Pemilu serentak 2024.

2. KPU dan Bawaslu Keberatan dengan pola komunikasi Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang terkesan tidak paham Kewajibannya mendukung dan memfasilitasi kegiatan KPU dan Bawaslu sebagaimana amanat Undang-Undang 7 tahun 2017.

3. KPU dan Bawaslu meminta kepada Pemerintah Kabupaten Purwakarta khususnya Bupati dan Ketua DPRD duduk bersama membahas dan menyiapkan perangkat yang dibutuhkan menghadapi Pemilu 2024 yang tahapannya akan dimulai pada 2022. Salah satunya menyusun Perda Dana Cadangan Pemilu.

Baca juga :  Berdesakan, Satu Orang Pengunjung Air Mancur Sri Baduga Meninggal Dunia

4. Memperbaiki dan meningkatkan pola komunikasi dua arah antara Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan KPU dan Bawaslu agar kasus-kasus seperti yang dialami Bawaslu (terusir dari kantor) dan Sekretaris KPU yang didisposisi melakukan kegiatan kerja di luar masalah pemilu terjadi lagi di kemudian hari.

5. Melakukan rapat koordinasi berkelanjutan dan diperluas. Secara bertahap dilaksanakan rakor yang melibatkan para pihak lain seperti Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Pengadilan, NGO Pemilu, Partai Politik, Kesbangpol, dan lain-lain. (Rhu/rzl)

  • Bagikan