Temuan BPK Atas Laporan Keuangan Pemkab Purwakarta, Ini Daftarnya

  • Bagikan
Ilustrasi Temuan/Catatan BPK. (Foto: Net)

SINARJABAR, PURWAKARTA – Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020.

Meski begitu, ada sejumlah catatan masalah yang diberikan.

Temuan tersebut diketahui berdasarkan surat BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020, tertanggal 20 Mei 2021.

Berdasarkan surat BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor:25A/S-HP/XVIII.BDG/05/2021, yang dikutip Sinarjabar.com, BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam pemeriksaaan laporan keuangan Pemkab Purwakarta tahun 2020 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

Baca juga :  TPID Maniis Lakukan Capture Pada Warga Yang Menyulap Eceng Gondok Jadi Pakan Ikan

a. Penetapan tarif pajak air tanah tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan kekurangan penetapan atas pajak air tanah sebesar Rp2.351.179.183,50,

b. Belanja model gedung dan pembangunan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.216.394.746,52, pemborosan sebesar Rp531.254.486,40, dan kekurangan penerimaan denda keterlambatan minimal sebesar Rp217.805.262,50, dan

c. Kekurangan volume belanja modal peralatan dan mesin pada dua SKPD sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp444.930.500,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Purwakarta antara lain untuk:

Baca juga :  Seribu Penari Jaipong Penuhi Pusat Kota Untuk meriahkan Hari Jadi Purwakarta

a. Memerintahkan Kepala Bapenda menetapkan kekurangan bayar pajak air tanah tahun 2020,

b. Memerintahkan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan untuk menginstruksikan:
1) PPK pekerjaan pembangunan dan rehab Stadion Sepakbola Purnawarman oleh PT BBPJ-PT S Pro 77, KSO memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp1.196.660.083,32, serta mengenakan denda keterlambatan minimal sebesar Rp217.805.262,50, dan menyetorkan ke Kas Daerah, dan
2) PPK pekerjaan rehabilitasi berat Gedung KNPI oleh CV CI memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp19.734.663,32 dan menyetorkan ke Kas Daerah.

c. Memerintahkan Sekretaris Daerah mengintruksikan PPK untuk memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke Kas Daerah atas:
1) Pekerjaan pengadaan penataan interior Rumah Dinas Wakil Bupati oleh CV MMM sebesar Rp104.850.000,00,
2) Pengadaan meubelair oleh CV UPP sebesar Rp24.800.000,00,
3) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor oleh CV FA sebesar Rp21.000.000,00,
4) Pengadaan meubelair oleh CV FA sebesar Rp144.860.000,00, dan
5. Pengadaan infokus oleh CV UJ sebesar Rp43.400.000,00.

Baca juga :  Empat Bulan Bekerja, Ribuan Pendamping Desa Di Jabar Baru Dibayar Setengah Bulan

d. Menegur Kepala Dinas Sosial P3A agar mematuhi ketentuan pengadaan barang/jasa, dan menyetor kelebihan pembayaran belanja peralatan kantor sebesar Rp81.148.500,00 dan belanja meubelair kantor sebesar Rp24.872.000,00 ke Kas Daerah. (Red)

  • Bagikan